Pertamina Harus Perkuat Industri Petrokimia Nasional

21-05-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan jajaran Direksi Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan. Foto: Oji/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga meminta Pertamina berkomitmen penuh dalam memperkuat industri petrokimia nasional. Ia mengatakan, saat ini hampir 70 persen kebutuhan Indonesia terhadap bahan baku petrokimia berasal dari impor. Padahal industri yang menggunakan bahan baku tersebut terus berkembang.

 

“Kita ini juga kan punya batasan waktu yang sangat mungkin antara 50 sampai sekian tahun yang akan datang. Nah ini kan harus disiapkan, sebagaimana lazimnya sebuah negara biasanya adalah bahwa petrochemical itu dikelola sendiri,” terangnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan jajaran Direksi Pertamina di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).

 

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, Indonesia saat ini kalah jauh jika dibandingkan Malaysia dengan Petronas-nya atau bahkan Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam, namun dapat berdaulat terhadap bahan baku petrokimia. Menurutnya Indonesia harus mulai mempersiapkan diri terhadap industri petrokimia mulai dari hulu hingga ke hilirnya.

 

“Itu yang tidak pernah saya lihat. Dan bahkan dulu saya pernah mengatakan bahwa setiap kilang itu harusnya wajib diintegrasikan dengan petrochemical, karena semua turunannya ada di situ. Tapi saya belum melihat sampai sejauh ini komitmennya pertamina untuk menyambut ke depan kepada pasar petrochemical,” tegasnya.

 

Lamhot berharap dalam suasana restrukturisasi yang saat ini dilakukan Pertamina, keinginan memperkuat industri petrokimia dapat diwujudkan, terlebih nilai investasi daripada restrukturisasi tersebut nilainya mencapai 80 miliar dollar AS. “Mumpung momentumnya tepat dalam tahap melakukan restrukturisasi pertamina sekarang ini harusnya arahnya dibawa ke sana,” tukas legislator dapil Sumatera Utara II itu. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...